Dialog Pengelolaan DAS di BTV Forum

Hari kamis, 5 Juni 2008 pukul 15.00 Wib Ulayat mengadakan dialog BTV forum bertempat di Rumah Makan Utan Kayu Kota Bengkulu. Hadir sebagai narasumber yaitu Mintarjo (Kepala BPDAS Ketahun), M. Nashyah (Kepala BAPEDA Propinsi Bengkulu), Muhamad HM Rusly (Kepala Balai Sumber Daya Air Wilayah Sumatera VII), Samsu Nurmuin (pakar sumber daya air dari Universitas Bengkulu), dan Oka Andriansyah (Direktur Eksekutif Ulayat). BTV Forum yang bertepatan dengan hari lingkungan hidup sedunia kali ini ini mengangkat tema “Menggagas Sinergi Pengelolaan DAS Air Bengkulu” .

Dialog ini bertujuan ; (1) membedah persoalan seputar kondisi DAS Air Bengkulu baik dalam aspek ekologis, sosial dan kelembagaan; dan (2) menggugah para pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya air di DAS Air Bengkulu

LATAR BELAKANG

UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air telah mengamanatkan perlu diImplementasikannya secara konsisten prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya air yang terpadu (integrated water resources management/IWRM). Dalam pengertian tersebut pengelolaan sumberdaya air, termasuk pengelolaan sungai perlu memperhatikan beberapa prinsip yaitu:

  • memberikan manfaat kepada publi k secara efektif dan efisien;
  • mempertemukan keseimbangan kepentingan dan harmonisasi antara aspek sosial, ekonomi, dan prinsip keseimbangan lingkungan hidup;
  • keberlanjutan, keadilan, dan otonomi; serta
  • transparansi dan akuntabilitas, serta menjamin terjadinya keterbukaan terhadap adanya proses akuntabilitas publik.

UU No. 7 tahun 2004 tentang sumberdaya air p a sal 82,82, dan 84 mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat. Beberapa hak dan kewajiban masyarakat yang diatur diantaranya: (1) bahwa masyarakat berhak atas informasi pengelolaan sumberdaya air; (2) berhak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya; (3) menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumberdaya air; (4) mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumberdaya air yang merugikan kehidupan; (5) masyarakat berkewajiban memperhatikan kepentingan umum dalam konservasi, perlindungan dan pengamanan prasarana sumberdaya air.

Untuk mengantisipasi penerapan hak dan kewajiban masyarakat tersebut dalam implementasinya diperlukan pemahaman yang seimbang baik di tingkat pemerintah/pemerintah daerah dan tingkat masyarakat. Dengan demikian dalam pengelolaan sumberdaya air, pihak manapun perlu memperhatikan adanya hak dan kewajiban masyarakat tersebut.

DAS Air Bengkulu terletak di Kabupaten Bengkulu Utara di bagian hulu dan Kota Bengkulu di bagian hilir, dengan luas areal 51.500 ha terdiri dari 3 Sub-DAS yaitu sub-DAS Susup seluas 9.890 ha, sub-DAS Rindu Hati 19.207 ha, dan sub-DAS Air Bengkulu Hilir 22.402 ha. Kawasan DAS ini memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat Bengkulu.

Degradasi ekosistem DAS Air Bengkulu terlihat dari banjir tahunan di wilayah kota Bengkulu dan menurunnya kualitas air sungai. Sungai Air Bengkulu tercemar oleh limbah industri, terutama oleh limbah pengololahan batubara dan pabrik karet. Sampel air yang dikumpulkan oleh PDAM Kota Bengkulu mengindikasikan tingkat chromium 30 kali dari tingkat yang diperbolehkan. Chromium merupakan limbah yang berasal dari pertambangan batubara yang terbuka. Kadar kalsium dan copper juga sangat tinggi. Limbah-limbah ini mempengaruhi kondisi kesehatan manusia, dimana hampir 30% dari total masyarakat kota Bengkulu mendapat pasokan air minum melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Dialog ini menghadirkan unsur birokrasi yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya air dan dari masyarakat sipil (LSM dan akademisi) yang memiliki kepedulian terhadap persoalan DAS Air Bengkulu. Pembicara pertama dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Bengkulu. Dalam era desentralisasi ini peran Pemda dalam pengelolaan DAS sangat menentukan. Kebijakan pembangunan dan Tata Ruang Wilayah di suatu daerah sangat menentukan kondisi suatu DAS. DAS Air Bengkulu berada di dua kabupaten/kota, yang dalam UU No. 7 2004 dinyatakan bahwa kewenangan koordinasi pengelolaannya berada di tingkat propinsi.

Pembicara kedua dan ketiga adalah dari instansi vertikal dari dua departemen yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, yaitu Balai Sumber Daya Air Wilayah Sumatera VII (UPT Ditjen Sumber Daya Air Departemen PU) dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ketahun (UPT Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan). Pembicara keempat dan kelima adalah unsur LSM dan pakar/perguruan tinggi, dimana masyarakat sipil (civil society ) adalah komponen penting dalam pengelolaan sumber daya air terpadu.

Kelima narasumber memaparkan permasalahan seputar DAS Air Bengkulu dalam aspek ekologi, sosial dan kelembagaan, dan menyampaikan pesan untuk membangun sinergi seluruh stakeholder dalam pengelolaan DAS Air Bengkulu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s