MENCEGAH EKSPANSI PERKEBUNAN BESAR SAWIT DI KAUR

Pemerintah Propinsi Bengkulu sejak 1980-an mengembangkan perkebunan sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan, Muko-muko dan Bengkulu Utara. Hingga saat ini banyak banyak masalah yang disebabkan oleh perusahaan perkebunan sawit skala besar ini antara lain masalah pertanahan, rusaknya ekoistem hutan, monopoli harga oleh pihak perusahaan. Kondisi ini ternyata tidak menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk tidak memperluas perkebunan sawit skala besar. Hal ini terbukti dengan rencana perluasan perkebunan sawit skala besar yang dikemas dalam program revitalisasi industri perkebunan di Propinsi Bengkulu.

Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang menjadi target perluasan perkebunan sawit di Indonesia dengan target mencapai ratusan ribu hektar. Hal ini terbukti dengan telah dilakukannya kunjungan para pengusaha dari beberapa negara yakni Malaysia, Brunai Darusalam dan dari pengusaha ibu kota pada akhir tahun 2006 hingga awal tahun 2007 ini. Pemerintah kabupaten kaur menyambut baik rencana tersebut dengan telah dikeluarkannya izin prinsip kepada investor tersebut yang akan membuka kebun kelapa sawit dengan pola plasma dan inti.

Ulayat melakukan pendampingan di desa-desa di kawasan penyangga TNBBS Kabupaten Kaur dalam program Inisiatif Pengelolaan Terpadu Kawasan Penyangga TNBBS Kaur.. Ada 14 desa site prioritas Ulayat yang telah difasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan dan tata ruang desa partisifatif yang memuat berbagai aspek sosial,ekonomi dan budaya. Pada saat ini masyarakat dengan didampingi oleh Ulayat, melakukan implementasi program pengelolaan terpadu kawasan penyangga sesuai denga rencana yang telah disusun. Diantaranya; pembibitan tanaman kebun (karet, pinang, petai, kakao, durian, duku), pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hydro, kolam ikan air tawar dengan memanfaatkan air saluran sawah, pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik.

Namun kini rencana masyarakat untuk memperbaki manajemen kebun rakyat terancam oleh adanya rencana investasi perkebunan besar sawit dari para pengusaha yang untuk perluasaan perkebunan sawit skala besar. Rencana invansi perekebunan wasit tersebut juga didukung oleh kebijakan Pemerintah Propinsi Bengkulu untuk merevitalisasi indstrii perkebunan.

Kabupaten Kaur merupaka kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Undang-Undang no 3 tahun 2003. Kabupaten Kaur mempunyai luas wilayah 2363.00 km2.

Sebagain besar tanaman perkebunan di Kabupaten Kaur adalah perkebunan rakyat. Produksi perkebuan ini relatif rendah, kondisi lahan yang mengalami degradasi dan tidak produktif. Seiring dengan pertumbuhan pendududk dan tuntutan ekonomi yang menghimpit kehidupan, maka untuk meningkatkan hasil dilakukan perluasan lahan yakni dengan cara mengubah hutan menjadi lahan perkebunan. Disamping itu tidak sedikit lahan perkebunan yang sudah tidak produktif dibiarkan terlantar sehingga menjadi semak belukar. Kegiatan perluasn perkebunan ini telah merambah ke hutan lindung adat.

Disamping kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, juga kegiatan illegal logging yang dimulai sejak tahun 1980 –an olah PT Bengkulu Raya Timber (BRT), PT.BMRT, Inhutani dan PT Semaku Jaya Sakti, serta cukong-cukong kayu yang mengakibatkan kerusakan hutan. Lokasi kegiatan Illegal logging ini, sampai saat ini belum ada upaya untuk merehabilitasi, sementara kegiatan illegal logging terus berlangsung.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Kawasan TNBBS memilki luas total 356.800 ha, dan secara administratif mencakup 3 (tiga) propinsi yaitu Propinsi Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Dari luasan TNBBS tersebut, 280.300 ha propinsi Lampung, 11.789 ha propinsi Sumatera Selatan dan 66.000 ha propinsi Bengkulu. Total luas TNBBS ini secara adminstraif masuk kedalam 4 (emapat) Kabupaten ( kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Kaur) Secara geografis terletak antara 4°29’-5°57’LS dan 103°24’-104°44’BT. Pada daerah dataran rendah (0-600 dpl) dan dataran tinggi (600-1000 dpl) dibagian selatan dan mempunyai daerah pegunungan dibagian tengah dan utara (1000-2000 dpl).

TNBBS merupakan hutan hujan dataran rendah terluas yang tersisa di pulau Sumatera yang karena alasan hidrologi, ekologis, flora ,fauna, geomorfologi atau asosiasi zoologinya yang penting untuk dilindungi dan dikembang biakan atau dilestarikan.Disamping fungsinya sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna yang dilindungi , juga berfungsi juga bagi masyarakat disekitarnya seperti propinsi Lampung , Bengkulu dan Sumatera Selatan, serta sebagai sumber oksigen tersbesar bagi masyarakat sekitar. Begitupun beberapa hulu sungai besar didalam kawasan yang mengalirkan air sepanjang tahun yang berfungsi sebagai air minum, usaha pertanian, dan sebagainya.Dipropinsi Bengkulu kawasan TNBBS terdapat di kabupaetn Kaur yang menyebar di lima kecamatan yaitu,Kecamatan Nasal, Maje, Kaur Selatan, Muara Sahung dan Kaur Tengah. Dari 64 desa yang terdapat dalam 5 kecamatan tersebut ada 13 desa yang berbatasan lansung dengan TNBBS ini.

7 thoughts on “MENCEGAH EKSPANSI PERKEBUNAN BESAR SAWIT DI KAUR

  1. saya lebih mengedepankan pembangunan ekonomi masyarakat kaur ketimbang membantu pengusaha swasta yang meminta lahan ribuan ha hanya untuk membangun ekononmi mereka sendiri, sedangkan rakyat hanya menjadi buruh dan penonton kecuali rakyat diberikan lahan porsinya lebih banyak ketimbang pengusaha, kiranya pemda kaur lebih berhati-hati untuk mempertimbangkan memberikan izin tanpa memikirkan kepentingan rakyat yang selalu menderita dan miskin. dari Ir. Hidayat, MM calon Bupati Kaur 2010

  2. Terimakasih atas komentar nya pak..
    pada prinsipnya kami belum mengenal anda namun dengan niatan anda tersebut tentu saja kami sangat bangga dan berharap bisa mendiskusikan apapun tentang pembangunan berkelanjutan di kabupaten Kaur..

    kami salut atas pengakuan anda yang mencalonkan diri menjadi bupati kaur 2010.. dan harapannya kaur memang harus memiliki pemimpin yang pedulu akan keberlanjutan SDA untuk rakyatnya..

    salam kenal dari kami..
    visit to http://www.ulayat.or.id untuk mengetahui lengkap tentang ulayat

  3. Saya sepakat, yang namanya perusahaan bagaimanapun pasti akan mengedepankan Keuntungan, apalagi perusahaan swasta. Sebagaimana kita ketahui, kelapa sawit sudah menjadi primadona tanaman perkebunan yang sampai saat ini di Kaur maupun di kabupaten bengkulu selatan, lebih didominasi oleh perkebunan rakyat. Sementara potensi hasil kelapa sawit yang ada, belum dapat ditampung sepenuhnya oleh PKS di Bengkulu. Menurut pendapat saya, perlu dicari jalan tengahnya. Bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat melalui perkebunan baik perkebunan inti maupun pola kerjasama, tetapi tetap mengedepankan pemeliharaan hutan sebagai warisan buat anak cucu kita di masa depan. Banyak kok perusahaan BUMN perkebunan yang berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan sekaligus juga dapat memelihara fungsi hutan sebaik baiknya. Jangan seperti saat ini, Pemda kebanyakan kecolongan mengeluarkan izin prinsip hanya dipakai oleh pengusaha pengusaha yang tidak jelas. Mengaku-ngaku mau investasi kenyataannya hanya sebagai broker izin untuk dijual ke perusahaan lain setinggi mungkin. sementara memanfaatkan izin tsb untuk merambah hutan, mengambil kayunya secara illegal. Yang dirugikan tetap saja masyarakat.

  4. saya sangat prihatin dengan cara cara pengusaha dang penguasa elit daerah di kabupaten kaur pada umumnya, sewaktu saya pulang kampung saya dengar langsung dari elit politik setempat bahwa sebagian besar lahan hutan yang ada dikabupaten kaur tepatnya antara kedurang sampai padang guci akan di bangun perkebunan sawit yang besar bahkan ratusan ribu.
    secara ekonomi saya sangat mendukung akan tetapi dari beberapa orang yang mengadu ke saya kehadiran perkebunana tersebut hanya akan menjadikan masyarakat padang guci, kaur utara hanya sebagai penonton dan nantinya hanya sebagai kuli panggul, kenapa bisa terjadi..?
    pola perkebunana yang berinvestasai hanya berpihak pada sebagian kecil elit desa dan kecamatan, masyarakat tdiak di ikutkan untuk membangun ekonominya sendiri tapi masyakat di giring untuk menjual tanah, hutan ,belukar dll kepada investor, masyakat tdiak diajak untuk menjadi bagian dari perkebunanan tersebut.

  5. saya sangat prihatin dengan cara cara pengusaha dang penguasa elit daerah di kabupaten kaur pada umumnya, sewaktu saya pulang kampung saya dengar langsung dari elit politik setempat bahwa sebagian besar lahan hutan yang ada dikabupaten kaur tepatnya antara kedurang sampai padang guci akan di bangun perkebunan sawit yang besar bahkan ratusan ribu.
    secara ekonomi saya sangat mendukung akan tetapi dari beberapa orang yang mengadu ke saya kehadiran perkebunana tersebut hanya akan menjadikan masyarakat padang guci, kaur utara hanya sebagai penonton dan nantinya hanya sebagai kuli panggul, kenapa bisa terjadi..?
    pola perkebunana yang berinvestasai hanya berpihak pada sebagian kecil elit desa dan kecamatan, masyarakat tidak di ikutkan untuk membangun ekonominya sendiri tapi masyakat di giring untuk menjual tanah, hutan ,belukar dll kepada investor, masyakat tidak diajak untuk menjadi bagian dari perkebunanan tersebut.

  6. Kabupaten Kaur adalah Milik Masyarakat Kaur dan itu adalah INDONESIA. Oleh sebab itu, Jangan sampai Pembangunan Sektor Perkebunan Memperjual-belikan Lahan/Tanah Masyarakat Kaur/INDONESIA kepada Orang-Orang Luar. Apalagi dengan Dalih Kontrak/Sewa yang tidak tahu batas waktunya…
    dan Jangan Sampai demi Kepentingan sesaat selama beberapa Tahun, masyarakat Kaur Menderita seumur hidup sampai anak cucu. Telah banyak Daerah yang Menghancurkan Kehidupan dan Perekonomian Masyarakatnya sendiri Karena Kebijakan Pemerintah Daerah Yang terkesan Emosional dan Politis.

    Sebagai contoh, Pantai Laguna Merpas (yang dikontrak oleh pengusaha wisata luar daerah).
    saat ini saja, kita tidak bisa menikmati keindahan pantai dan pohon-pohonnya yang indah tersebut dengan leluasa karena harus membayar saat memasuki objek wisata tersebut yang nota bene ada PAD untuk Kab.Kaur.
    Terdengar saat inipun masyarakat setempat bahkan Masyarakat Kabupaten Kaur tidak mengetahui berapa % PAD yang diperoleh dari Kontrak dgn pihak luar tersebut.

    Mudah-Mudahan Kebijakan yang akan dibuat untuk Pembangunan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit tersebut bukan didasarkan pada kepentingan elit/kelompok tertentu melainkan kebijakan yang benar-benar dibuat untuk mengatasi MASALAH di bidang perekonomian masyarakat Kaur.
    Amin…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s