Pulau Enggano Bakal Dikontrak 95 Tahun Kepada Pihak Swasta

BENGKULU – Pemprov punya terobosan baru untuk mengelola Pulau Enggano. Apa? Mengontrakkan pengelolaannya kepada pihak swasta selama 95 tahun. Disebut-sebut, pihak swasta yang akan digandeng adalah PT. Arta Graha pimpinan Tommy Winata.

Kepala Bappeda Provinsi, Ir. H. M. Nashsyah membenarkan bahwa pengelolaan Pulau Enggano akan diserahkan kepada pihak swasta selaku investor. Rencananya, Pulau Enggano akan dijadikan terminal laut. Di mana kapal-kapal besar dari Timur Tengah yang akan menuju ke beberapa perairan di Indonesia akan menjadikan Dermaga Enggano sebagai tempat persinggahan. Terutama yang menghubungkan Samudera Hindia – Samudera Pasifik. Ini sehubungan dengan kian padatnya arus di Selat Malaka.

“Kita ingin raih peluang padatnya Selat Malaka, untuk pengembangan Pulau Enggano. Dalam rangka pengelolaan pulau terluar. Enggano akan kita jadikan semacam pusat kegiatan strategi nasional, dimana Enggano akan menjadi sentra arus lalulintas kepulauan di Indonesia. Rencananya dalam waktu dekat akan ada MoU antara Pemprov, Pemda BU dan investor kita untuk pengembangan terminal laut ini. Tapi sementara ini izin dari Pemda BU belum keluar,” ungkap Nashsyah.

Sebagai pancingan, Pemprov akan memperbaiki dermaga Malakoni dan Kahyapu, termasuk Bandara perintis di Enggano. Untuk pembangunan ini dialokasikan dana APBN sebesar Rp 40 miliar tahun lalu dan Rp 40 miliar tahun ini. Alokasi ini ada di beberapa departemen yang akan membangun secara terpadu di Pulau Enggano. Selain itu, juga akan dibangun fasilitas pendukung seperti jalan, restoran, hotel dan lain-lain. Bukan tak mungkin akan dibangun tempat-tempat hiburan.

Mengenai kontrak 95 tahun, Nashsyah dan Kepala BKPMD Drs. H. Musiar Dannis, M.Sc mengatakan kontrak selama itu dimungkinkan untuk mengelola pulau seperti Enggano. Tahapannya, dikontrakkan dulu selama 65 tahun dan perpanjangan 35 tahun. Hal ini diatur dalam UU No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Sistemnya nanti berbentuk HGU (hak guna usaha) yang diberikan ke investor.

“Kalau sekaligus 95 tahun tidak boleh, tapi aturan membuka peluang untuk itu. Dengan pemberian HGU tahap awal selama 65 tahun, kemudian diperpanjang menjadi 30 tahun lagi,” tutur Dannis

Sementara itu, rencana mengontrakkan Pulau Enggano kepada pihak swasta sudah ramai dibicarakan di gedung dewan. Menurut Ketua Komisi III, Budi Darmawansyah, SE, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan penjelasan rinci mengenai konsep pengelolaan pulau terluar tersebut. Dia menduga, ini lah yang membuat Pemkab BU tak kunjung memberikan izin, bahkan cenderung menolak memo Gub tersebut.

Budi sendiri berpendapat, Enggano lebih cocok untuk pengembangan perikanan dan pariwisata. Sebab potensi ikan di sekitar perairan Pulau Enggano cukup banyak dan memenuhi kualitas ekspore. Pengelolaan Enggano semua stakeholder terkait harus serius dan terpadu, kalau tidak gagal seperti program Enggano Terpadu semasa jabatan Gubernur Hasan Zen (alm).

“Setahu saya, kalau dalam aturannya nggak boleh kontrak sampai 95 tahun. Ancol saja yang besar begitu hanya dikontrakkan 30 tahun. Sekarang dikelola oleh Pemda DKI. Masa Enggano sampai 90 tahunan begitu. Wajar kalau Pemda BU tak setuju, Enggano kan masuk wilayah BU,” pungkas Budi. (yoh)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s