“Sudahlah kita capek-capek bekerja mencari duit, lalu diwajibkan bayar pajak, eh… malah disuruh pula mengawasinya…” lanjutnya tak mengurangi kedongkolan di wajahnya. “coba pa, berapa sekarang gaji para polisi, gaji para jaksa, anggota DPR, gaji gubernur, gaji bupati, gaji walikota atau gaji pejabat-pejabat yang kerjanya cuman omong sana-omong sini lalu korupsi itu…??, kok malah kita yang diminta mengawasi ??”. aku yakin itu bukan pertanyaan yang harus kujawab, tapi supaya aku terlihat mendengar serius, kutatapi wajah perempuan yang telah belasan tahun menjadi istriku tersebut sambil manggut-manggut. Dia betul-betul jengkel dengan tulisan di banner yang tertempel di kaca belakang angkot tersebut.

Istriku memang begitu. Dulu, pernah aku diundang untuk rapat RT di komplek tempat kami menumpang tinggal. Sepulang dari rapat kudapati istriku sedang menyeterika pakaian kami sekeluarga, dia tersenyum manis sekali. Aku pikir senyum itu adalah ungkapan senang karena suaminya telah berhasil “mengaktualisasikan dirinya” di komplek itu. Sebagai balasan senyum itu aku lalu menceritakan tentang pembagian jadwal ronda malam yang berhasil diputuskan dalam rapat RT tersebut.

“Giliran ronda malam..??” hardiknya membuat aku terkejut.

“bukankah di negeri ini ada polisi yang digaji untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat…!? lanjutnya sambil membanting setrika pinjaman dari tetangga sebelah. Wah…wah…. kok jadi begini ? ungkap batinku merasa bersalah.

“kitakan sudah bekerja dari pagi hingga sore.., kok malamnya masih di suruh ronda ?? gak ada otak tu pemerintah…..!!” lanjutnya sambil mengangkat pakaian yang telah selesai di setrika.

“lalu untuk apa polisi-polisi itu digaji pah ?, untuk apa pula dikasih mobil, dikasih motor bahkan rumah gratis…!, enak aja mereka itu… !!” kemarahannya semakin menjadi.
“pokoknya…, papah tidak boleh ikut ronda…, titik !!!” teriaknya…..

Tiba-tiba aku dikejutkan oleh klakson mobil-mobil yang berada di belakang kami, walahhhh…. lampu sudah hijau rupanya…

Salam,

Chromium sendiri merupakan limbah yang berasal dari pertambangan batubara, selain itu kandungan Kalsium dan copper juga memiliki kandungan yang sangat tinggi dari ambang batas normal yang berasal dari limbah pabrik karet yang tidak ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan saja karena berdasarkan penelitian kandungan zat ini pun berdampak pada kesehatan manusia.

Kurang lebih 30% dari total masyarakat kota Bengkulu mendapat pasokan air minum melalui perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bersumber pada DAS Air Bengkulu. Persoalannya adalah Informasi mengenai pencemaran air minum dari sungai Bengkulu ini belum tersampaikan kepada masyarakat. Sebenarnya instansi-instansi yang berkepentingan seperti Dinas kehutanan, BPDAS, BAPEDA di Kota Bengkulu ini sudah bekerja pada sektor masing-masing, akan tetapi belum berjalan secara sinergis.

Ulayat sebagai organisasi non pemerintah mengajak pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan kawan-kawan aktivis di bengkulu untuk bersama-sama membangun kebersamaan dalam pengelolaan DAS bengkulu secara terpadu dan berkelanjutan.

Dialog ini bertujuan ; (1) membedah persoalan seputar kondisi DAS Air Bengkulu baik dalam aspek ekologis, sosial dan kelembagaan; dan (2) menggugah para pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya air di DAS Air Bengkulu

LATAR BELAKANG

UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air telah mengamanatkan perlu diImplementasikannya secara konsisten prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya air yang terpadu (integrated water resources management/IWRM). Dalam pengertian tersebut pengelolaan sumberdaya air, termasuk pengelolaan sungai perlu memperhatikan beberapa prinsip yaitu:

• memberikan manfaat kepada publi k secara efektif dan efisien;
• mempertemukan keseimbangan kepentingan dan harmonisasi antara aspek sosial, ekonomi, dan prinsip keseimbangan lingkungan hidup;
• keberlanjutan, keadilan, dan otonomi; serta
• transparansi dan akuntabilitas, serta menjamin terjadinya keterbukaan terhadap adanya proses akuntabilitas publik.

UU No. 7 tahun 2004 tentang sumberdaya air p a sal 82,82, dan 84 mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat. Beberapa hak dan kewajiban masyarakat yang diatur diantaranya: (1) bahwa masyarakat berhak atas informasi pengelolaan sumberdaya air; (2) berhak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya; (3) menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumberdaya air; (4) mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumberdaya air yang merugikan kehidupan; (5) masyarakat berkewajiban memperhatikan kepentingan umum dalam konservasi, perlindungan dan pengamanan prasarana sumberdaya air.

Untuk mengantisipasi penerapan hak dan kewajiban masyarakat tersebut dalam implementasinya diperlukan pemahaman yang seimbang baik di tingkat pemerintah/pemerintah daerah dan tingkat masyarakat. Dengan demikian dalam pengelolaan sumberdaya air, pihak manapun perlu memperhatikan adanya hak dan kewajiban masyarakat tersebut.

DAS Air Bengkulu terletak di Kabupaten Bengkulu Utara di bagian hulu dan Kota Bengkulu di bagian hilir, dengan luas areal 51.500 ha terdiri dari 3 Sub-DAS yaitu sub-DAS Susup seluas 9.890 ha, sub-DAS Rindu Hati 19.207 ha, dan sub-DAS Air Bengkulu Hilir 22.402 ha. Kawasan DAS ini memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat Bengkulu.

Degradasi ekosistem DAS Air Bengkulu terlihat dari banjir tahunan di wilayah kota Bengkulu dan menurunnya kualitas air sungai. Sungai Air Bengkulu tercemar oleh limbah industri, terutama oleh limbah pengololahan batubara dan pabrik karet. Sampel air yang dikumpulkan oleh PDAM Kota Bengkulu mengindikasikan tingkat chromium 30 kali dari tingkat yang diperbolehkan. Chromium merupakan limbah yang berasal dari pertambangan batubara yang terbuka. Kadar kalsium dan copper juga sangat tinggi. Limbah-limbah ini mempengaruhi kondisi kesehatan manusia, dimana hampir 30% dari total masyarakat kota Bengkulu mendapat pasokan air minum melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Dialog ini menghadirkan unsur birokrasi yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya air dan dari masyarakat sipil (LSM dan akademisi) yang memiliki kepedulian terhadap persoalan DAS Air Bengkulu. Pembicara pertama dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Bengkulu. Dalam era desentralisasi ini peran Pemda dalam pengelolaan DAS sangat menentukan. Kebijakan pembangunan dan Tata Ruang Wilayah di suatu daerah sangat menentukan kondisi suatu DAS. DAS Air Bengkulu berada di dua kabupaten/kota, yang dalam UU No. 7 2004 dinyatakan bahwa kewenangan koordinasi pengelolaannya berada di tingkat propinsi.

Pembicara kedua dan ketiga adalah dari instansi vertikal dari dua departemen yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, yaitu Balai Sumber Daya Air Wilayah Sumatera VII (UPT Ditjen Sumber Daya Air Departemen PU) dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ketahun (UPT Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan). Pembicara keempat dan kelima adalah unsur LSM dan pakar/perguruan tinggi, dimana masyarakat sipil (civil society ) adalah komponen penting dalam pengelolaan sumber daya air terpadu.

Kelima narasumber memaparkan permasalahan seputar DAS Air Bengkulu dalam aspek ekologi, sosial dan kelembagaan, dan menyampaikan pesan untuk membangun sinergi seluruh stakeholder dalam pengelolaan DAS Air Bengkulu.

Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang menjadi target perluasan perkebunan sawit di Indonesia dengan target mencapai ratusan ribu hektar. Hal ini terbukti dengan telah dilakukannya kunjungan para pengusaha dari beberapa negara yakni Malaysia, Brunai Darusalam dan dari pengusaha ibu kota pada akhir tahun 2006 hingga awal tahun 2007 ini. Pemerintah kabupaten kaur menyambut baik rencana tersebut dengan telah dikeluarkannya izin prinsip kepada investor tersebut yang akan membuka kebun kelapa sawit dengan pola plasma dan inti.

Ulayat melakukan pendampingan di desa-desa di kawasan penyangga TNBBS Kabupaten Kaur dalam program Inisiatif Pengelolaan Terpadu Kawasan Penyangga TNBBS Kaur.. Ada 14 desa site prioritas Ulayat yang telah difasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan dan tata ruang desa partisifatif yang memuat berbagai aspek sosial,ekonomi dan budaya. Pada saat ini masyarakat dengan didampingi oleh Ulayat, melakukan implementasi program pengelolaan terpadu kawasan penyangga sesuai denga rencana yang telah disusun. Diantaranya; pembibitan tanaman kebun (karet, pinang, petai, kakao, durian, duku), pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hydro, kolam ikan air tawar dengan memanfaatkan air saluran sawah, pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik.

Namun kini rencana masyarakat untuk memperbaki manajemen kebun rakyat terancam oleh adanya rencana investasi perkebunan besar sawit dari para pengusaha yang untuk perluasaan perkebunan sawit skala besar. Rencana invansi perekebunan wasit tersebut juga didukung oleh kebijakan Pemerintah Propinsi Bengkulu untuk merevitalisasi indstrii perkebunan.

Kabupaten Kaur merupaka kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Undang-Undang no 3 tahun 2003. Kabupaten Kaur mempunyai luas wilayah 2363.00 km2.

Sebagain besar tanaman perkebunan di Kabupaten Kaur adalah perkebunan rakyat. Produksi perkebuan ini relatif rendah, kondisi lahan yang mengalami degradasi dan tidak produktif. Seiring dengan pertumbuhan pendududk dan tuntutan ekonomi yang menghimpit kehidupan, maka untuk meningkatkan hasil dilakukan perluasan lahan yakni dengan cara mengubah hutan menjadi lahan perkebunan. Disamping itu tidak sedikit lahan perkebunan yang sudah tidak produktif dibiarkan terlantar sehingga menjadi semak belukar. Kegiatan perluasn perkebunan ini telah merambah ke hutan lindung adat.

Disamping kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, juga kegiatan illegal logging yang dimulai sejak tahun 1980 –an olah PT Bengkulu Raya Timber (BRT), PT.BMRT, Inhutani dan PT Semaku Jaya Sakti, serta cukong-cukong kayu yang mengakibatkan kerusakan hutan. Lokasi kegiatan Illegal logging ini, sampai saat ini belum ada upaya untuk merehabilitasi, sementara kegiatan illegal logging terus berlangsung.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Kawasan TNBBS memilki luas total 356.800 ha, dan secara administratif mencakup 3 (tiga) propinsi yaitu Propinsi Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Dari luasan TNBBS tersebut, 280.300 ha propinsi Lampung, 11.789 ha propinsi Sumatera Selatan dan 66.000 ha propinsi Bengkulu. Total luas TNBBS ini secara adminstraif masuk kedalam 4 (emapat) Kabupaten ( kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Kaur) Secara geografis terletak antara 4°29’-5°57’LS dan 103°24’-104°44’BT. Pada daerah dataran rendah (0-600 dpl) dan dataran tinggi (600-1000 dpl) dibagian selatan dan mempunyai daerah pegunungan dibagian tengah dan utara (1000-2000 dpl).

TNBBS merupakan hutan hujan dataran rendah terluas yang tersisa di pulau Sumatera yang karena alasan hidrologi, ekologis, flora ,fauna, geomorfologi atau asosiasi zoologinya yang penting untuk dilindungi dan dikembang biakan atau dilestarikan.Disamping fungsinya sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna yang dilindungi , juga berfungsi juga bagi masyarakat disekitarnya seperti propinsi Lampung , Bengkulu dan Sumatera Selatan, serta sebagai sumber oksigen tersbesar bagi masyarakat sekitar. Begitupun beberapa hulu sungai besar didalam kawasan yang mengalirkan air sepanjang tahun yang berfungsi sebagai air minum, usaha pertanian, dan sebagainya.Dipropinsi Bengkulu kawasan TNBBS terdapat di kabupaetn Kaur yang menyebar di lima kecamatan yaitu,Kecamatan Nasal, Maje, Kaur Selatan, Muara Sahung dan Kaur Tengah. Dari 64 desa yang terdapat dalam 5 kecamatan tersebut ada 13 desa yang berbatasan lansung dengan TNBBS ini.

‘Tidak ada proses mengajar tanpa belajar,’  kata Freire, pendidik rakyat (popular educator) asal Brazil itu. Menurutnya, setidaknya ada 7 (tujuh) prinsip yang mendasari praktek pendidikan kritis (atau progresif). Masing-masing adalah:

Pertama, mengajar bukanlah sekedar proses mengalihkan pengetahuan melainkan proses untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan bagi produksi dan konstruksi pengetahuan (baru). Karenanya,

Kedua, mengajar bukan hanya menyediakan muatannya tapi juga mengajak pelajar ‘berfikir dengan tepat’, yaitu suatu kemampuan untuk tidak terlalu merasa yakin akan kepastian atau kesangsian yang niscaya. Karenanya pula,

Ketiga, pengajaran tidak akan pernah mengembangkan sebuah prespektif yang benar-benar kritis kalau hanya ‘menuruti kehendak hapalan mekanis atau pengulangan irama ritmis dari partitur dan ide-ide dengan mengorbankan tantangan kreatif’.

Keempat, meski guru dan murid tidaklah sama, yang pertama dibentuk atau dibentuk ulang oleh proses mengajar, dan pada saat bersamaan pelajar membentuk dirinya sendiri pula.

Kelima, untuk itu pengajar perlu memperkenalkan pelajar pada apa yang disebut sebagai ‘keketatan metodologis’, yaitu sesuatu yang dapat membuat pengetahuan umum menjadi sesuatu yang bermakna, demi munculnya pengetahuan yang otentik dan keingintahuan yang terus-menerus yang tumbuh dari kesangisan-kesangsian yang niscaya tadi. Sebab itu,

Keenam, tidak ada pengajaran tanpa penelitian dan penelitian tanpa pengajaran, karena saat proses mengajar berlangsung, pada saat yang sama si pengajar mencari sesuatu, karena ia memang selalu harus bertanya, sebagai konsekwensi dari penyerahan diri pada keniscayaan kesangsian.

Ketujuh, proses pengajaran harus menghormati apa yang diketahui murid karena praksis mengajar tidak bisa menghindar dari tuntutan pelajar akan pengakuan atas kemampuannya, keingintahuannya, dan otonomi pelajar itu sendiri. Selain itu harus juga menghargai pengetahuan rakyat, yaitu pengetahuan sosial yang dibangun dalam praksis kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagi Freire, ‘berfikir benar adalah bertindak benar… tidak ada berfikir benar yang dapat dipisahkan dari jenis praktek yang padu, hidup, yang mampu merumuskan kembali muatan dan paradigma, ketimbang sekedar membantah apa yang dianggap tidak lagi relevan’.

__________________________________________________________________

Sumber:

Paulo Freire, “Tidak Ada Mengajar Tanpa Belajar”, dalam WACANA, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 15, Tahun IV. Yogyakarta: Institute for Social Transformative, 2003, yang adalah Bab 2 (‘There Is No Teaching without Learning‘) dari buku Freire yang berjudul Pedagogy of Freedom, Ethics, Democracy, and Civic Courage. Oxford: Rowman & Littlefield Publisher, Inc., 1998.

Perjalanan panjang ulayat bekerja di laskap BBS utara dengan program inisiatif pengelolaan kawasan penyanggah secara terpadu di Land skap BBS utara, memunculkan Ide untuk membangun Colec (community learning canter) dikabupaten kaur. Upaya mendorong kemandirian masyarakat yang dilakukan selama ini tentunya tidaklah semudah yang dibicarakan dalam satu ruangan dengan berbagai teori namun teori tentunya menjadi bagian terpenting dalam mendorong kemandirian.

Perjalanan panjang ulayat dengan berbagai kelompok tani di desa-desa dampingan ulayat telah menghantarkan kepada Ide untuk membangun colec di salah satu wilayah dampingan ulayat dikabupaten kaur, khususnya didesa ulak bandung kecamatan muara sahung kabupaten kaur.

DASAR PEMIKIRAN

Secara administratif Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten yang terletak paling selatan propinsi bengkulu dengan luas wilayah mencapai 236.380 ha², dengan luas kawasan hutan mencapai 143.568, 27 ha atau lebih kurang 60,74% dari luas wilayahnya, Kabupaten kaur secara administratif berbatasan  Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat di dengan sebelah utara, sebelah selatan dengan Kabupaten Lampung Barat, sebelah timur dengan Kabupaten OKU Propinsi Sumatera Selatan, dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Jumlah penduduk Kabupaten Kaur  berjumlah ± 107.521 jiwa yang terdiri ± 56.094 jiwa laki-laki dan ± 51.427 penduduk perempuan (Kaur dalam angka; 2005).

Ulayat telah melakukan berbagai kegiatan di kawasan Lansekap BBS Kabupaten Kaur. Dikatakan land skap BBS karena dari total luas daratan yang ada, membentang di deretan bukit barisan. Seluruh kawasan hutan tersebut merupakan bagian dari Lansekap Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur. Program pengelolaan terpadu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan ini. Program dimulai dengan pengkajian dan perencanaan partisipatif sebagai landasan bersama dalam pengelolaan kawasan. 

Dari kajian bersama masyarakat yang dilakukan di 14 desa di Kabupaten Kaur, disadari bahwa terdapat banyak potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Saat ini jumlah luas lahan kritis yang ada di kabupaten kaur mencapai 1.444.432 ha yang berada diluar kawasan hutan dan 761.169 ha yang terdapat dalam kawasan hutan. (Kaur dalam angka; 2005).

Rusaknya Kawasan hutan negara (hutan produksi dan hutan produksi terbatas) sebagai akibat eksploitasi HPH masa lalu telah menyebabkan berbagai permasalahan ditatanan masyarakat.  Sementara itu kawasan hutan/ruang di desa yang sebelumnya dipertahankan sebagai hutan lindung adat/hutan larangan telah dirusak untuk diambil kayunya telah menyebabkan menurunnya kwalitas lingkungan masyarakat. Budaya agroforest berupa kebun campuran pun telah tergantikan oleh sistem pertanian monokultur Ruang/lahan yang terdapat di desa-desa lebih didominasi oleh  belukar (lahan non produktif), namun yang ironis  banyak masyarakat yang memilih untuk bercocok tanam dilahan-lahan baru (kedalam hutan) bahkan merambah kedalam kawasan hutan lindung dan taman nasional yang pada umumnya juga merupakan hulu DAS, yang akibatnya semakin mengancam kelestarian lingkungan.

Degradasi lingkungan yang terjadi harus diakui  telah menjadi permasalahan yang tanpa disadari telah berdampak langsung dalam kehidupan mereka. Kondisi air sungai tidak stabil dimana saat kemarau terjadi penurunan jumlah debit air sungai sementara jika musim hujan debit air menjadi besar dan tak terkendali sehingga memicu banjir dan tanah longsor kondisi ini berdampak pada banyak sawah yang kekeringan dimusim kemarau dan terendam dimusim hujan, selain itu perubahan iklim yang seolah olah tak memberikan kepastian akan musim juga telah menyebabkan perubahan masa tanam masyarakat dan penurunan hasil. Disamping itu kerusakan hutan yang telah menyebabkan banyak lahan terlantar sehingga menimbulkan masalah yang sangat serius dikalangan petani di daerah ini.

Seiring dengan gempuran globalisasi informasi dan liberalisasi di seluruh bidang baik disektor politik, ekonomi sosial dan budaya yang tidak tercerna/tersaring oleh masyarakat bahkan didukung oleh sistem yang ada dipemerintahan telah berdampak pada lunturnya/hilangnya kearifan-kearifan local dalam masyarakat khususnya dalam pengelolaan SDA, gempuran produk-produk kapitalisme telah menyebabkan ketergantung yang sangat tinggi masyarakat kepada produk-produk pertanian dan berdampak pada tingginya Cost petani jika dibandingkan dengan hasil dari produksi pertanian yang dihasilkan. Kondisi ini juga telah berdampak pada semakin lemahnya masyarakat dalam melakukan control terhadap sumber daya alam yang ada didesa mereka khususnya hutan yang sesungguhnya merupakan penjaga sistem penyangga kehidupan.

Selain itu gempuran revolusi hijau yang katanya akan memperbaiki kehidupan masyarakat justru semakin memperburuk kondisi masyarakat petani kedalam jurang ketergantungan terhadap produk-produk yang mereka ciptakan. Varietas lokal dan sistem pertanian “tradisional” mulai ditinggalkan dan berganti dengan varietas transgenik, dan petani terjebak oleh penggunaan produk-produk pabrikan berupa pupuk kimia, pestisida, herbisida, insectisida dan produk2 kimia lainnya. Petani menjadi sibuk dengan sistem pertanian moderen yang berdampak pada banyak waktu yang terbuang namun penghasilan dari budi daya pertanian tidaklah seimbang dengan hasil sebagai mana yang diharapkan. Tradisi lokal yang mencerminkan kegotongroyongan sebagai ciri khas masyarakat pedesaan pun mulai ditinggalkan, masyarakat menjadi cenderung individual dan pragmatis dalam menjalani hidup mereka.

Seiring dengan hal tersebut, pemerintah daerah belum memiliki agenda yang jelas untuk mendorong dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini terlihat, meskipun sebagian besar masyarakat Kabupaten Kaur bermatapencaharian sebagai petani dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun kondisi para petani terus termarjinalkan dan berada dalam kodisi miskin. Tidak ada atau kurangnya upaya pemberdayaan kepada para petani, rendahnya akses informasi tentang budidaya pertanian, dan lemahnya akses pasar menyebabkan pembangunan sektor pertanian (pertanian dalam arti luas) di kawasan ini berjalan sangat lamban dan tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia. Tidak ada good will dari pemerintah daerah untuk memberdayakan petani dan menyediakan kondisi yang memungkinkan bagi peningkatan kesejahteraan kaum petani. Walupun dalam perjalanannya banyak bantuan yang diberikan namun secara haasil masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Pulau Enggano memiliki panjang + 47 KM dan lebar + 17 KM dan juga terdapat pulau-pulau kecil seperti pulau Merbau, Pulau dua dan Pulau Bangkai.

Kecamatan Enggano terbagi dalam 6 Desa yaitu Desa Kahyapu, Desa Kaana, Desa Malakoni, Desa Apoho, Desa Meok dan Desa Banjar Sari. Masyarakat pulau enggano + 3000 jiwa, yang tersebar di 6 desa tersebut.

Enggano secara ekologi sangat kaya akan sumber daya alam baik yang terdapat di daratan dan juga di peraiaran lautnya, juga terdapat satwa indemik yaitu burung kacamata.

Ekosistem enggano sangat rentan hal ini disebabkan oleh struktur pulau yang susun dari batu karang sedangkan ketebalan tanah permukaan haya 1-2 meter saja.

Melihat kondisi saat ini Kecamatan enggano sangat tertinggal dari daerah lain yang ada di Bengkulu, hal ini disebabkan oleh letaknya yang jauh dan belum baiknya pelayanan jalur transportasi laut yang menghubungkan enggano dengan daerah lain.

Dari hasil pengamatan, hal yang paling mendasar yang harus segera dibangun di enggano adalah jalan yang menghubungkan antar desa, dan fasilitas listrik yang dapat mendongkrak aktivitas ekonomi masyarakat terutama dalam mengelola hasil laut (untuk batu es saja masyarakat masih mendatangkan dari Kota Bengkulu). …. ada 2 sungai yang bisa digunakan untuk PLTMH…

Enggano tidak perlu di interpensi, karena Adat enggano sangat baik mengatur kelangsungan pulaunya.